Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone

3242

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

BERDASARKAN PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KEPALA DINAS

  • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
  • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
    1. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
    2. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
    3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
    4. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
    5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

SEKRETARIAT DINAS

  • Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas koordinasi di bidang kesekretariatan yang menjadi tanggung jawab kedinasan.
  • Sekretariat Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  1. penyusunan program dan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  2. pelaksanaan program dan anggaran;
  3. pengoordinasian tugas-tugas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan memberikan pelayanan adminsitrasi kepada bidang-bidang lain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  4. penyusunan bahan dokumentasi dan statistik, peraturan perundang-undangan, pengelolaan bahan bacaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat;
  5. penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada kepala dinas;
  6. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
  7. penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
  8. pelaksanaan pembinaan ASN di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
  9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas :

  1. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-menyurat, naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
  2. menyusun rencana formasi, informasi jabatan serta data kepegawaian;
  3. menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, keprotokolan, kehumasan dan penyiapan rapat-rapat dinas;
  4. Membuat usul mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, pemberhentian, izin belajar, kartu pegawai, kartu askes dan pembinaan karir pegawai;
  5. melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui program Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan pelatihan;
  6. melaksanakan pemeliharaan / perawatan kendaraan dinas, gedung kantor, perlengkapan kantor dan aset lainnya;
  7. menyiapkan penghapusan sarana dan prasarana/perlengkapan/aset;
  8. melaksanakan pembinaan staf; dan
  9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.

Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Program yang mempunyai tugas :

  1. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, perencanaan, penyusunan, monitoring, pelaporan dan evaluasi program kerja;
  2. melaksanakan fasilitasi dan penyelarasan program dan penganggaran di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  3. melaksanakan dan mengembangkan sistem informasi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  4. melaksanakan sosialisasi program di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  5. melaksanakan penyusunan laporan tahunan, laporan triwulan, laporan bulanan, laporan pertanggung jawaban dan laporan kinerja;
  6. melaksanakan penyusunan laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  7. menyiapkan rencana umum pengadaan;
  8. membuat rencana kerja tahunan; dan
  9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.

 

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Keuangan yang mempunyai tugas :

  1. menyusun program dan kegiatan bidang keuangan, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  2. mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber-sumber penerimaan dinas;
  3. mengatur dan menjalankan adminsitrasi keuangan sesuai pedoman akuntansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan;
  4. mengawasi dan melaksanakan verifikasi administrasi keuangan;
  5. membina dan mengatur penatausahaan perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  6. membuat evaluasi pelaporan kemajuan penggunaan anggaran (rencana dan realisasi) secara berkala;
  7. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas di bidangnya; dan
  8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait tugasnya.

 

BIDANG BINA TEKNIK DAN JASA KONTRUKSI

  • Bidang Bina Teknik Dan Jasa Konstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang Bina Teknik Dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam mengelola urusan Pembinaan Teknik dan Jasa K
  • Bidang Bina Teknik Dan Jasa Konstruksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
    1. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan program dan kegiatan dinas baik fisik dan nonfisik.
    2. perencanaan dan pengawasan teknis bidang ke-PU an;
    3. penyusunan rencana umum pengembangan jaringan jalan, fungsi dan status jalan kabupaten;
    4. pengelolaan sistem manajemen jalan/jembatan;
    5. penyusunan prioritas penanganan jaringan jalan dan jembatan;
    6. pelaksanaan justifikasi teknis;
    7. pengawasan pemanfaatan jalan;
  1. pengoordinasian, sinkronisasi dan konsultansi terkait pembinaan teknik dan jasa konstruksi;
  2. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya;

Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi dipimpin oleh Kepala Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas :

  1. melaksanakan pembinaan bidang pengembangan administrasi, pembinaan bidang pengembangan kualitas konstruksi dan analisis dampak lingkungan konstruksi;
  2. melaksanakan pembinaan bidang pengadaan jasa konstruksi;
  3. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan atas jasa konstruksi yang baru berlaku;
  4. melaksanakan bantuan teknis dalam bentuk penyuluhan/sosialisasi standar teknis dan peraturan teknis yang berhubungan dengan konstruksi ke-PU an;
  5. menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan;
  6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

Seksi Perencanaan Bina Teknik dipimpin oleh Kepala Seksi Perencanaan Bina Teknik mempunyai tugas :

  1. melaksanakan survey, investigasi dan evaluasi desain penanganan infrastruktur bidang ke-PU an;
  2. menyusun perencanaan teknis infrastruktur bidang ke-PU an;.
  3. melaksanakan pengadaan jasa konsultan;
  4. melaksanakan pembahasan dan evaluasi justifikasi teknis;
  5. menginventarisir panjang, jumlah dan kondisi jalan/jembatan;
  6. menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan;
  7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

Seksi Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas :

  1. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pengendalian terkait pelaksanaan kegiatan penanganan jalan/jembatan, pengujian mutu konstruksi serta kegiatan ke-PU an lainnya;
  2. melaksanakan pengadaan jasa konsultan;
  3. membahas dan mengevaluasi justifikasi teknis;
  4. menyusun pelaporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan ke-PU an secara berkala maupun insendentil;
  5. melaksanakan kegiatan penunjang lainnya yang mendukung kelancaran pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan ke-PU an;
  6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

BIDANG JALAN DAN JEMBATAN

  • Bidang Jalan dan Jembatan dipimpin oleh Kepala Bidang Jalan Dan Jembatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan dinas dalam bidang jalan dan jembatan serta pengembangannya yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) Kepala Bidang Jalan Dan Jembatan mempunyai fungsi :
    1. pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan termasuk manajemen pengelolaannya;
    2. pengelolaan dan pengendalian penanganan infrastruktur jalan dan jembatan;
    3. penetapan status, kelas dan fungsi jalan dan jembatan.
    4. pemberian izin dan pengawasan pembangunan jalan bebas hambatan dan lintas Kabupaten yang dibangun oleh prakarsa Daerah.
    5. pembinaan, pengelolaan dan pengujian mutu konstruksi jalan dan jembatan.
    6. pengordinasian, sinkronisasi dan konsultasi terkait pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan;
    7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan  dipimpin oleh Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas :

  1. melaksanakan pembangunan jalan dan jembatan termasuk manajemen pengelolaannya;
  2. menyusun urutan prioritas pembangunan jalan/jembatan.
  3. menyusun studi kelayakan gambar RAB serta syarat tehnis jalan/jembatan yang akan dibangun;
  4. melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan jalan/ jembatan;
  5. menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan;
  6. melaksanakan kegiatan lainnya yang mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan jalan/jembatan;
  7. melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

Seksi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan  dipimpin oleh Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan mempunyai tugas :

  1. melaksanakan pemeliharaan jalan dan jembatan serta upaya penanggulangan kerusakannya;
  2. mengelola manajemen pemeliharaan jalan dan jembatan;
  3. menyusun dan melaksanakan jalan dan jembatan;
  4. menginventarisir data-data tentang pemeliharaan jalan dan jembatan;
  5. menyusun urutan prioritas pemeliharaan jalan dan jembatan;
  6. menyusun studi kelayakan;
  7. melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
  8. menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan;
  9. melaksanakan kegiatan penunjang lainnya yang mendukung kelancaran pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
  10. melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

Seksi Pengembangan Infrastruktur Wilayah dipimpin oleh Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas:

  1. menyusun petunjuk teknis bidang pengembangan infrastruktur wilayah;
  2. melaksanakan pengembangan, operasi dan pemeliharaan infrastruktur wilayah termasuk manajemen pengelolaannya;
  3. melaksanakan pengendalian dan pengaturan pengembangan infrastruktur wilayah;
  4. menyusun dan mempersiapkan laporan pelaksanaan pengembangan infrastruktur wilayah;
  5. melaksanakan pembinaan teknis terkait pembangunan dan pengembangan infrastruktur wilayah;
  6. menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan;
  7. melaksanakan kegiatan lainnya yang mendukung pengembangan infrastruktur wilayah;
  8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

BIDANG PENATAAN RUANG

  • Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala bidang Penataan Ruang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dalam bidang Penataan Ruang yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.
  • Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1), Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi:
  1. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan Penataan Ruang;
  2. pelaksanaan koordinasi, konsultasi, singkronisasi dan pembinaan dalam Penataan Ruang;
  3. penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang;
  4. pelaksanaan kegiatan lainnya yang terkait dengan Penataan Ruang;
  5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

Seksi Perencanaan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Seksi Perencanaan Penataan Ruang mempunyai tugas:

  1. memfasilitasi dan membina dalam hal perencanaan Penataan Ruang kabupaten dan kawasan;
  2. menghimpun, mengolah, menyimpan, memelihara, memperbaharui data dan informasi dalam rangka penyusunan kebijakan perencanaan Penataan Ruang;
  3. memfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan Penataan Ruang;
  4. menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan; dan
  5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

Seksi Pemanfaatan Ruang dipimpin oleh Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas:

  1. memfasilitasi dan membina dalam hal pemanfaatan ruang kabupaten dan kawasan;
  2. menghimpun, mengolah, menyimpan, memelihara, memperbaharui data dan informasi dalam rangka penyusunan kebijakan pemanfaatan ruang;
  3. menyusun kebijakan perizinan pemanfaatan ruang;
  4. memfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
  5. menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan; dan
  6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang  dipimpin oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas :

  1. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
  2. mengkoordinasikan, memfasilitasi dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang meliputi pengawasan, pemeriksaan, penyidikan dan penertiban pemanfaatan ruang;
  3. memfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
  4. menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan; dan
  5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

BIDANG PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM

  • Bidang Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum dipimpin oleh Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang menunjang kegiatan ke-PU an yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.
  • Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1), bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai fungsi:
  1. pembangunan dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum bidang ke-PU an termasuk manajemen pengelolaannya;
  2. pelaksanaan koordinasi, konsultasi, sinkronisasi dan pembinaan dalam bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
  3. pengawasan dan pengendalian pemanfaatan prasarana, sarana serta utilitas umum yang menunjang kegiatan ke-PU an;
  4. pelaksanaan kegiatan lainnya yang terkait prasarana, sarana dan utilitas umum bidang ke-PU an; dan
  5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana ke-PU an dipimpin oleh Kepala Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana ke-PU an mempunyai tugas :

  1. melaksanakan pengembangan, operasi dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana ke-PU an;
  2. melaksanakan pengaturan dan pengendalian pemanfaatan prasarana dan sarana ke-PU an;
  3. menyusun dan mempersiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas di bidangnya;
  4. melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya yang mendukung kelancaran pembangunan/ pemeliharaan Prasarana dan Sarana ke-PU an; dan
  5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

Seksi Pembangunan/Pemeliharaan Utilitas Umum dipimpin oleh Kepala Seksi Pembangunan/Pemeliharaan Utilitas Umum mempunyai tugas :

  1. pembangunan/Pemeliharaan Utilitas umum bidang ke-PU an;
  2. melaksanakan pengembangan, operasi dan pemeliharaan utilitas umum;
  3. melaksanakan pengaturan dan pengendalian pemanfaatan utilitas umum;
  4. menyusun dan mempersiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas dibidangnya;
  5. melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya yang mendukung kelancaran pembangunan/ pemeliharaan utilitas umum bidang ke-PU an; dan
  6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

Seksi Operasional Alat Berat dan Laboratorium dipimpin oleh Kepala Seksi Operasional Alat Berat dan Laboratorium mempunyai tugas:

  1. melaksanakan pengujian material dan pengujian mutu konstruksi jalan/jembatan;
  2. melaksanakan pengembangan teknologi terapan di bidang ke- PU an;
  3. melaksanakan kajian, penelitian dan pengembangan teknologi bidang ke – PU an;
  4. melaksanakan pengaturan dan pengelolaan pelaksanaan pengujian material bahan bangunan;
  5. melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pemeliharaan peralatan (alat berat dan alat laboratorium) yang dikuasai dinas;
  6. melaksanakan pengelolaan laboratorium;
  7. melaksanakan urusan/kegiatan lainnya yang mendukung kelancaran operasional alat berat dan laboratorium;
  8. menyusun dan mempersiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas dibidangnya; dan
  9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

UPT DINAS

  • UPT Dinas dipimpin oleh Kepala UPT Dinas yang mempunyai tugas membantu kepala dinas sesuai bidang tugas yang diurusi.
  • Pembentukan UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Kelompok Jabatan Pelaksana dan  Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Pelaksana melaksanakan tugas membantu kepala sub bagian dan/atau kepala seksi terkait bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan terkait dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

  • Kelompok jabatan fungsional terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
  • Masing-masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya paling tinggi pada satuan kerja di lingkungan Dinas Pendidikan.
  • Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
  • Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.