Dinas PUPR Bone, Gelar Sosialisasi Perda RDTR dan PZ

436

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bone melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Watampone.

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan di aula kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone, Senin,16 September 2019.

Sosialisasi tersebut dibuka langsung oleh Plt. Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten  Bone, Ir. Khalil Shihab, MT. Pada kesempatan itu, disampaikan tentang peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai dalam implementasi serta target terkait peraturan tersebut.

Hadir dalam kegiatan sosialisasi Perda RDTR (Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang) dan Peraturan Zonasi (PZ) Kawasan Perkotaan Watampone  ini, sejumlah tokoh masyarakat, Camat, Lurah, LSM, Wartawan, serta anggota Polres Bone dari unit tindak Pidana Tertentu (Tipiter).

Adapun materi sosialiasi, disampaikan oleh Andi Asrijal, S.H. Kepala seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone.

Di hadapan pesera sosialisasi, Andi Asrijal menyampaikan jika RDTR dan Peratutan Zonasi kawasan perkotaan watampone,  merupakan dasar dan rujukan dalam pelaksanaan perizinan dengan sistem Online Single Submission (OSS) atau perizinan melalui online, yang dapat diakses di www.oss.go.id

Penajaman target yang akan dicapai dalam perda tersebut, adalah penekanan di bagian wilayah perkotaan, yakni pada BWP 1 di mana perampungan dokumen tata ruang pada kawasan Industri dengan luasan  45, 64 Ha yang terletak di Kecamatan Tanete Riattang Timur.

Demikian pula perwujudan pada BWP 2, di mana amanat Perda member penekanan agar  dilakukan penataan dan revitalisasi kawasan perkantoran atau zona perkantoran.

Tata ruang yang baik, ketika dapat memberikan rasa aman, rasa nyaman, produktif dan berkelanjutan. Artinya dengan sistem peraturan zonasi, akan ada pengendalian dalam pemanfaatan ruang karena mengakomodir semua kegiatan yang ada di wilayah perkotaan dan tidak saling bercampur.

Jadi mengenai Industri ada zonanya, demikian pula dengan perumahan, permukiman, perdagangan dan jasa, termasuk  zona sarana pelayanan umum dan seterusnya.

Dijelaskan, untuk mempercepat Pelaksanaan Berusaha, diharuskan adanya ketersediaan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR PZ) dalam bentuk daring.

Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2018, RDTR PZ daring ini mencakup seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Adapun ketersediaan RDTR PZ secara elektronik menuntut standardisasi output, input, dan juga proses/analisisnya.

  1. Perda No.6 tahun 2017 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Watampone (download)
  2.  Lampiran Perda Kabupaten Bone tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Watampone (download)